Driver Ojol, Pengendara ojek online melakukan protes terhadap potongan dari aplikator yang dinilai tidak sesuai aturan. Kabarnya para perusahaan platform memotong lebih besar dari dari 20% seperti yang diatur oleh ketentuan. Sehingga saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, pengendara ojol meminta jatah aplikasi diturunkan menjadi 10%.
Para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia kembali menggelar aksi protes menuntut agar potongan biaya aplikasi yang dibebankan oleh perusahaan aplikator diturunkan menjadi maksimal 10%. Aksi ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dan melibatkan berbagai asosiasi pengemudi ojol seperti Garda Indonesia, Tekab Indonesia, dan Laskar Malari .
Potongan Aplikasi Naik, Penghasilan Driver Tergerus
Sebelumnya, potongan biaya aplikasi untuk ojol ditetapkan maksimal 20% sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022. Namun, kenyataannya, banyak pengemudi mengeluhkan bahwa potongan tersebut seringkali melebihi batas yang ditentukan, bahkan mencapai 30% atau lebih
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa potongan yang tinggi ini mengurangi pendapatan pengemudi secara signifikan, sementara mereka tetap harus menanggung biaya operasional seperti bensin, perawatan kendaraan, dan lainnya .
Istana Merdeka Buka Suara
Menanggapi aksi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa mereka tengah membahas keluhan para pengemudi dan akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator untuk mencari solusi terbaik
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak agar potongan biaya layanan diturunkan menjadi 10% untuk meningkatkan kesejahteraan 20 juta pengemudi ojol di Indonesia .
Apa yang dimaksud dengan potongan aplikasi dalam konteks ojek online?
Potongan aplikasi adalah biaya yang dikenakan oleh perusahaan penyedia platform (aplikator) kepada mitra pengemudi (driver) sebagai biaya penggunaan aplikasi untuk menerima order. Biaya ini biasanya berupa persentase dari tarif yang diterima driver.
Berapa besar potongan aplikasi yang dikeluhkan oleh driver ojol?
Driver ojol mengeluhkan potongan aplikasi yang mencapai 20–30%. Bahkan, beberapa pengemudi menyebutkan bahwa potongan tersebut bisa melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Apa alasan driver ojol meminta potongan aplikasi diturunkan menjadi 10%?
Para pengemudi merasa bahwa potongan yang tinggi membebani pendapatan mereka, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka berharap dengan penurunan potongan, tarif ojek daring tidak perlu dinaikkan terlalu tinggi, sehingga tetap terjangkau bagi penumpang.
Bagaimana respons pemerintah terhadap tuntutan ini?
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mendesak perusahaan aplikator untuk menurunkan potongan tarif menjadi 10%. Ia beralasan bahwa aplikator tidak memiliki tanggung jawab besar terhadap operasional mitra driver, sehingga potongan sebesar 20% perlu ditinjau ulang.
Apa kata Istana mengenai tuntutan ini?
Istana Merdeka belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pengemudi ojol. Namun, tuntutan tersebut telah disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gabungan Asosiasi dan Aliansi Pengemudi Ojek Daring Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Apakah ada perusahaan aplikator yang mematuhi batas potongan yang ditetapkan pemerintah?
Maxim Indonesia mengklaim bahwa mereka mematuhi peraturan pemerintah mengenai biaya potongan aplikasi kepada mitra pengemudi, sesuai dengan Keputusan Kementerian Perhubungan No 1001 Tahun 2022 yang menetapkan biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi sebesar 15%.
Apa langkah selanjutnya yang diharapkan oleh driver ojol dan asosiasi mereka?
Para pengemudi berharap agar pemerintah segera merevisi regulasi terkait potongan aplikasi dan menetapkan batas maksimal yang lebih adil. Mereka juga meminta agar status hukum ojek online diakui dalam undang-undang, agar posisi tawar mereka lebih kuat di hadapan perusahaan aplikator.
Kesimpulan
Tuntutan para pengemudi ojol untuk menurunkan potongan aplikasi menjadi 10% mencerminkan keresahan mereka terhadap beban biaya yang semakin tinggi. Pemerintah dan legislatif perlu segera merespons tuntutan ini. Dengan melakukan evaluasi dan revisi regulasi yang ada agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi para pengemudi ojol.