Maskapai LCC ‘Grounded’ 40 Pesawat, Mesin Rusak

Zhu Yue dan teman-temannya bekerja untuk membangun replika skala penuh pesawat Airbus A320, di Kaiyuan, provinsi Liaoning, Cina 3 April 2018. Gambar diambil 3 April 2018. REUTERS / Sheng Li

Foto:Ilustrasi pesawat (REUTERS/Sheng Li)

Jakarta, CNBC Indonesia – Maskapai penerbangan berbiaya sangat rendah (ultra low-cost carrier) asal Hongaria, Wizz Air, mengatakan sebanyak 40 pesawat mereka tidak akan beroperasi hingga tahun fiskal 2026 karena isu masalah mesin.

Melansir Reuters pada Kamis (2/1/2025), keputusan ini diambil setelah Wizz Air mengatakan pihaknya telah menandatangani perjanjian dukungan baru dengan perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan RTX, Pratt & Whitney di tengah isu masalah mesin.

“Maskapai itu mengatakan Pratt & Whitney akan memberikan dukungan komersial, termasuk bantuan operasional dan paket kompensasi untuk biaya langsung yang terkait dengan pesawat yang tidak beroperasi, hingga akhir tahun 2026,” demikian laporan media tersebut.

Wizz Air yang berkantor pusat di Budapest, yang menerbangkan armada Airbus, harus menghadapi tantangan tambahan setelah Pratt & Whitney pada tahun 2023 mengatakan lebih dari 1.000 mesin perlu dilepas dari pesawat Airbus dan diperiksa untuk retakan mikroskopis.

Pada September 2023, Wizz Air memperkirakan potensi penurunan kapasitas sebesar 10% pada paruh kedua tahun fiskal 2024, karena adanya inspeksi turbofan Pratt & Whitney.

Pada November 2024, perusahaan juga membukukan penurunan laba semester pertama yang lebih besar dari perkiraan, dengan alasan masalah inspeksi mesin yang menyebabkan pesawat Airbusnya tidak dapat terbang dan dampak konflik di Timur Tengah.

Wizz Air juga mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat kembali tumbuh dengan menerima 50 pengiriman Airbus A321NEO baru dan meningkatkan kapasitas kursi sekitar 20% selama tahun 2026

 

Menko BG: Desk Pencegahan Korupsi Selamatkan Kerugian Negara Rp6,7 T

Foto: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengumumkan ada Rp 6,7 triliun uang hasil korupsi yang diselamatkan Desk Koordinasi Pencegahan dan Tata Kelola.

Hal itu diungkapkan BG, sapaan akrab Budi Gunawan, dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Dalam rapat itu dihadiri antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Dalam kurun waktu setelah dibentuk desk bulan 10 (Oktober) hingga saat ini ada tiga bulan, desk telah berhasil menyelamatkan kerugian negara kurang lebih Rp 6,7 triliun,” kata BG.

 

Desk koordinasi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 151 Tahun 2024 sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah meningkatkan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan nasional.

BG juga mengumumkan hasil rapat koordinasi di mana semua pihak menyepakati beberapa langkah dalam upaya pencegahan dan penindakan, perbaikan regulasi dan tata kelola. Seperti penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government di seluruh K/L hingga pemerintah daerah.

Juga fokus dalam pengembalian devisa negara pada pemulihan aset hasil korupsi, khususnya di luar negeri. Agar dana itu bisa kembali ke negara dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional.